Saturday, 5 May 2018

Politik Indonesia Jaman Now

Hasil gambar untuk teori dan praktik politik di indonesia
(sumber : https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/politik/55vrv2-jual-teori-dan-praktik-politik-di-indonesia)

Judul Buku
: Teori dan Praktik Politik di Indonesia, Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru
Pengarang
: Zuly Qodir
Penerbit
: Pustaka Pelajar
Tahun Terbit
: 2016
Cetakan
: Pertama
Tempat Terbit
: Indonesia
Bahasa
: Indonesia
Halaman
: xi+260 hlm
ISBN
: 978.602.229.671.3


Berkenalan dengan politik ibarat berkenalan dengan manusia. Dalam politik, yang saya tahu, adalah seni untuk mengkordinasi manusia untuk mencapai kesejarteraan umum secara bersama-sama.  Mendaya gunakan akal dan sumber untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa. Itu definisi politik menurut saya. yah paling tidak sampai detik ini masih seperti itu. Seiring berjalannya waktu, definsi politik kadang berubah sesuai dengan jamannnya. Dan akhir-akhir ini politik berbelok arah menjadi kurang sebahai mana semestinya.

Partai yang menjadi salah satu corong demokrasi telah berubah bentuk. Partai yang seharusnya menjadi sarana komuniskasi politik, tempat pendidikan politik untuk mencari kesejahteraan bersama kini telah berubah. Kini partai sudah terlibat politik praktis, politik uang dan, kader-kader karbitan.
Partai terlibat politik praktis atau politik dagang sapi. Jual beli suara, siapa yang kaya dia yang menang. Menghalalkan segala cara untuk menguasai negara dengan cara yang ‘sesuai dengan prosedur’ untuk mencapai tampuk tertinggu di Negara ini. Segala hal dilakukan, sikut sana sikut sini demi tercapainya tujuan atau ingin memperoleh drajad. Tidak peduli rakyatnya megap-megap karena tidak bisa makan, karena tercekik oleh aturan-aturan yang membunuh. Padahal, menurut saya, yang dinamakan pejabat adalah pelayan rakyat. Bertugas mengayomi rakyat bukan karena kepentingan pribadi atau golongan saja. Menghalalkan segala cara termasuk politik uang.

Menurut data yang dihimpun Qodir, politik ungan akhir-akhir ini sebitu marak dan mahal. Pada pemilu 2009 dan 2014 seperti yang menjadi kajian dalam buku ini. Rakyat bebas memilih pilihannya dan para calon melakukan kampanye langsung betatapan dengan rakyat. Menurut Qodir, politik semacam ini merupakn politik mahal karena meraka, para calon, langsung turun ke masyarakat yang notabene basis pemilih mereka.

Mbok kira masa itu datang dengan loko-loko saja?” begitu kiranya yang mau di sampaikan Qodir dalam buku ini.

Masyarakat yang menjadi masa suatu calon atau partai otomatis akan meninggalkan pekerjaannya selama satu hari itu untuk mendengarkan para calon berbusa-busa mengutarakan visi misi mereka di depan umum. Karena meninggalkan pekerjaan sehari itu maka mereka yang diharapkan adalah ‘uang lelah’ dari para calon atas ganti kerja mereka sehari itu. Kaum-kaum oportunis memanfaatkan momen ini untuk mengambil dana dari calon A, B s.d. Z. tanpa berpikir kedepan. Keuntungan instan lebih menarik daripada visi misi yang aneh-aneh.

Kader-kader karbitan menjadi masalah selanjutnya. Berkoar-koar 1-2 bulan menjelang Pilkada menjadi hal lumrah. Siapa pun boleh menjadi kader asalkan punya uang. Parpol tidak menjalankan pendidikan politik kepada para kader kader mereka agar sesuai dengan Ideologi partai yang tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rahyat. Momen seperti ini dimanfaatkan oleh mereka (kader karbitan, red) untuk mendulang suara dengan memanfaatkan politik kotor. Politik dagang sapi, politik uang, dan kader karbitan merupakan rapot buruk hampir semua (jika bukan semua) partai di Indonesia raya ini. Dan jangan salahkan kami jika setiap pemilu diadakan jumlah Golongan Putih (golput) semakin meningkat.

Poin kedua adalah pemilu. Hal ini mungkin juga terusan dari sistem kepartaian yang buruk itu. pada termin ini pemilu yang menjadi tolak ukur demokrasi tidak lagi menyakngkut kepentingan warga. Warga pemilih dimanipulasi, kaum oportunis dimana-mana, sehingga pemilu yang seharusnya menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat juga tidak murni. Banyak kepentingan-kepentingan di sana. KPU pun mungkin akan kewalahan dengan banyak kecurangan yang terjadi, namun mereka tidak bisa berbuat banyak, seolah mereka malah apatis. Atau malah ikut-ikutan goblo*

Dan poin ketiga adalah kejahatan politik. Dua poin yang disorot di sini adalah gerontology dan politik dinasti. Poin pertama adalah, hingga saat ini, pemilik partai adalah seseorang yang dituakan. Semua kebijakan-kebijakan bersumber dari orang tersebut. entah salah entah benar semua kader partai wajib menaati apa yang diminta orang tua itu. Toh sebagai kader kelas teri mereka bisa apa? Pemilik saham terbesar adalah milik orang tua itu.

Dan kejahatan yang kedua adalah politik dinasti. Masih ingat Ratu Atut Chosiah? Ia membangun dinasti keluarga di Banten. Anak, Suami, Kakak, Bibi semua medapat jatah kuasa di segala jenjang. Mungkin hal ini merupakan aji mumpung. Dan ia bukan satu-satunya yang menerapkan politik dinasti, masih ada banyak orang yang mirip seperti itu. hanya belum terekspos saja.

Dan belum lagi ujaran kebencian dan hoax yang kian membusuk akhir-akhir ini. semua sendi lumpuh. Politik dagang sapi, money politics, kader karbitan, KPU tidak berdaya, gerontology, politik dinasti, ujaran kebencian dan hoax. Paripurna sekali nagaraku ini. Saya hanya bisa diam dan mengamati.

Kini kita hanya bisa berharap dengan adanya belas kasih dari Tuhan dan menunggu. Semoga Nusantara lekas pulih dari penyakit ini.


Lingga Fajar
Sleman, 6 Mei 2018

No comments:

Post a Comment