(sumber : https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/politik/55vrv2-jual-teori-dan-praktik-politik-di-indonesia)
Judul Buku
|
: Teori dan Praktik Politik di Indonesia,
Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru
|
Pengarang
|
: Zuly Qodir
|
Penerbit
|
: Pustaka Pelajar
|
Tahun Terbit
|
: 2016
|
Cetakan
|
: Pertama
|
Tempat Terbit
|
: Indonesia
|
Bahasa
|
: Indonesia
|
Halaman
|
: xi+260 hlm
|
ISBN
|
: 978.602.229.671.3
|
Berkenalan dengan politik ibarat
berkenalan dengan manusia. Dalam politik, yang saya tahu, adalah seni untuk
mengkordinasi manusia untuk mencapai kesejarteraan umum secara
bersama-sama. Mendaya gunakan akal dan
sumber untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa. Itu definisi politik menurut
saya. yah paling tidak sampai detik ini masih seperti itu. Seiring berjalannya
waktu, definsi politik kadang berubah sesuai dengan jamannnya. Dan akhir-akhir
ini politik berbelok arah menjadi kurang sebahai mana semestinya.
Partai yang menjadi salah satu
corong demokrasi telah berubah bentuk. Partai yang seharusnya menjadi sarana
komuniskasi politik, tempat pendidikan politik untuk mencari kesejahteraan
bersama kini telah berubah. Kini partai sudah terlibat politik praktis, politik
uang dan, kader-kader karbitan.
Partai terlibat politik praktis atau
politik dagang sapi. Jual beli suara, siapa yang kaya dia yang menang.
Menghalalkan segala cara untuk menguasai negara dengan cara yang ‘sesuai dengan
prosedur’ untuk mencapai tampuk tertinggu di Negara ini. Segala hal dilakukan,
sikut sana sikut sini demi tercapainya tujuan atau ingin memperoleh drajad.
Tidak peduli rakyatnya megap-megap karena tidak bisa makan, karena tercekik
oleh aturan-aturan yang membunuh. Padahal, menurut saya, yang dinamakan pejabat
adalah pelayan rakyat. Bertugas mengayomi rakyat bukan karena kepentingan
pribadi atau golongan saja. Menghalalkan segala cara termasuk politik uang.
Menurut data yang dihimpun Qodir,
politik ungan akhir-akhir ini sebitu marak dan mahal. Pada pemilu 2009 dan 2014
seperti yang menjadi kajian dalam buku ini. Rakyat bebas memilih pilihannya dan
para calon melakukan kampanye langsung betatapan dengan rakyat. Menurut Qodir,
politik semacam ini merupakn politik mahal karena meraka, para calon, langsung
turun ke masyarakat yang notabene basis pemilih mereka.
“Mbok
kira masa itu datang dengan loko-loko saja?” begitu kiranya yang mau di
sampaikan Qodir dalam buku ini.
Masyarakat yang menjadi masa suatu
calon atau partai otomatis akan meninggalkan pekerjaannya selama satu hari itu
untuk mendengarkan para calon berbusa-busa mengutarakan visi misi mereka di
depan umum. Karena meninggalkan pekerjaan sehari itu maka mereka yang
diharapkan adalah ‘uang lelah’ dari para calon atas ganti kerja mereka sehari
itu. Kaum-kaum oportunis memanfaatkan momen ini untuk mengambil dana dari calon
A, B s.d. Z. tanpa berpikir kedepan. Keuntungan instan lebih menarik daripada
visi misi yang aneh-aneh.
Kader-kader karbitan menjadi masalah
selanjutnya. Berkoar-koar 1-2 bulan menjelang Pilkada menjadi hal lumrah. Siapa
pun boleh menjadi kader asalkan punya uang. Parpol tidak menjalankan pendidikan
politik kepada para kader kader mereka agar sesuai dengan Ideologi partai yang
tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rahyat. Momen seperti ini dimanfaatkan
oleh mereka (kader karbitan, red)
untuk mendulang suara dengan memanfaatkan politik kotor. Politik dagang sapi,
politik uang, dan kader karbitan merupakan rapot buruk hampir semua (jika bukan
semua) partai di Indonesia raya ini. Dan jangan salahkan kami jika setiap
pemilu diadakan jumlah Golongan Putih (golput) semakin meningkat.
Poin kedua adalah pemilu. Hal ini
mungkin juga terusan dari sistem kepartaian yang buruk itu. pada termin ini
pemilu yang menjadi tolak ukur demokrasi tidak lagi menyakngkut kepentingan
warga. Warga pemilih dimanipulasi, kaum oportunis dimana-mana, sehingga pemilu
yang seharusnya menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat juga tidak
murni. Banyak kepentingan-kepentingan di sana. KPU pun mungkin akan kewalahan
dengan banyak kecurangan yang terjadi, namun mereka tidak bisa berbuat banyak,
seolah mereka malah apatis. Atau malah ikut-ikutan goblo*
Dan poin ketiga adalah kejahatan
politik. Dua poin yang disorot di sini adalah gerontology dan politik dinasti. Poin
pertama adalah, hingga saat ini, pemilik partai adalah seseorang yang dituakan.
Semua kebijakan-kebijakan bersumber dari orang tersebut. entah salah entah
benar semua kader partai wajib menaati apa yang diminta orang tua itu. Toh
sebagai kader kelas teri mereka bisa apa? Pemilik saham terbesar adalah milik orang
tua itu.
Dan kejahatan yang kedua adalah
politik dinasti. Masih ingat Ratu Atut Chosiah? Ia membangun dinasti keluarga
di Banten. Anak, Suami, Kakak, Bibi semua medapat jatah kuasa di segala
jenjang. Mungkin hal ini merupakan aji mumpung. Dan ia bukan satu-satunya yang
menerapkan politik dinasti, masih ada banyak orang yang mirip seperti itu.
hanya belum terekspos saja.
Dan belum lagi ujaran kebencian dan
hoax yang kian membusuk akhir-akhir ini. semua sendi lumpuh. Politik dagang
sapi, money politics, kader karbitan, KPU tidak berdaya, gerontology, politik
dinasti, ujaran kebencian dan hoax. Paripurna sekali nagaraku ini. Saya hanya
bisa diam dan mengamati.
Kini kita hanya bisa berharap dengan
adanya belas kasih dari Tuhan dan menunggu. Semoga Nusantara lekas pulih dari
penyakit ini.
Lingga Fajar
Sleman, 6 Mei 2018
No comments:
Post a Comment